Pelantikan Pj. Gubenur Jawa Barat (foto : Ilyas) 
AGRESIFnews, Bandung - Komjen Pol M. Iriawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule pagi ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Pejabat (PJ) Gubenur Jawa Barat.
Usai Pelantikan Tjahjo berpesan,  PJ Gubenur memiliki dua fungsi pokok dalam rangka menjaga menjaga stabilitas daerahnya. 
"Selalu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu untuk mensukseskan pilkada yang demokratis, termasuk menguatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan didukung oleh TNI mengamankan, menjaga stabilitas pilkada yang akan datang,” kata Tjahjo dalam sambutannya di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6).
“Khusus untuk Pj Gubernur, untuk mengefektifkan ini, kami mengharapkan untuk meningkatkan komunikasi yang intens dengan DPRD Jabar. Semisal ada kebijakan politik untuk pembangunan masyarakat di Jabar,” tuturnya.
Selain itu, menurut Tjahjo, Pj Gubernur juga harus bisa melanjutkan program-program kerja yang telah sukses dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya. Ia juga meminta Iwan Bule tak lupa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
“Kepada Pj, laksanakan tugas-tugas dengan berpedoman kepada Nawa Cita atau 9 strategis target kerja pemerintah pusat yang disesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat di Jabar. Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus bisa cepat berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaran pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Tjahjo juga meminta Iwan Bule untuk menjaga netralitas segenap ASN di Pemda Jabar. “Menjaga netralitas ASN, saya yakin tidak hanya Pj Gubernur, tapi juga semua aparatur pemerintah akan selalu mengawasi dan diawasi oleh Panwas masyarakat, termasuk media massa. Karena Jabar adalah pemilih terbesar dalam konteks pilkada maupun Pemilu 2019,” jelas Tjahjo.
Dia menambahkan, Pj Gubernur juga harus bisa lakukan deteksi dini di area rawan pilkada. Dengan mengerahkan pasukan mulai dari Polri, TNI, hingga Satpol PP.
“Kami yakin pemerintah sadar bahwa pilkada ini aromanya pileg dan pilpres. Deteksi dini area yang dianggap rawan. Lawan politik uang. Mari kita junjung tinggi kampanye adu program dalam upaya utuk mempercepat pembangunan masyarakat daerah dan negara demi masyarakat bangsa kita ke depan yang harus semkin baik,” pungkasnya.(Ilyas)
"Selalu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu untuk mensukseskan pilkada yang demokratis, termasuk menguatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan didukung oleh TNI mengamankan, menjaga stabilitas pilkada yang akan datang,” kata Tjahjo dalam sambutannya di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6).
“Khusus untuk Pj Gubernur, untuk mengefektifkan ini, kami mengharapkan untuk meningkatkan komunikasi yang intens dengan DPRD Jabar. Semisal ada kebijakan politik untuk pembangunan masyarakat di Jabar,” tuturnya.
Selain itu, menurut Tjahjo, Pj Gubernur juga harus bisa melanjutkan program-program kerja yang telah sukses dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya. Ia juga meminta Iwan Bule tak lupa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
“Kepada Pj, laksanakan tugas-tugas dengan berpedoman kepada Nawa Cita atau 9 strategis target kerja pemerintah pusat yang disesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat di Jabar. Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus bisa cepat berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaran pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Tjahjo juga meminta Iwan Bule untuk menjaga netralitas segenap ASN di Pemda Jabar. “Menjaga netralitas ASN, saya yakin tidak hanya Pj Gubernur, tapi juga semua aparatur pemerintah akan selalu mengawasi dan diawasi oleh Panwas masyarakat, termasuk media massa. Karena Jabar adalah pemilih terbesar dalam konteks pilkada maupun Pemilu 2019,” jelas Tjahjo.
Dia menambahkan, Pj Gubernur juga harus bisa lakukan deteksi dini di area rawan pilkada. Dengan mengerahkan pasukan mulai dari Polri, TNI, hingga Satpol PP.
“Kami yakin pemerintah sadar bahwa pilkada ini aromanya pileg dan pilpres. Deteksi dini area yang dianggap rawan. Lawan politik uang. Mari kita junjung tinggi kampanye adu program dalam upaya utuk mempercepat pembangunan masyarakat daerah dan negara demi masyarakat bangsa kita ke depan yang harus semkin baik,” pungkasnya.(Ilyas)








0 komentar:
Post a Comment