AGRESIFnews, JAKARTA - Tugas berat menanti pemerintahan baru. Utamanya terkait menjaga stabilitas ekonomi makro dan ketahanan energi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro maka transaksi berjalan wajib mencatat surplus. Minimal, kalaupun defisit tidak di atas 2,5 persen.
"Agenda yang harus ditangani oleh pemerintah mendatang adalah stabilitas ekonomi makro dan subsidi energi," ujar Menteri Bappenas, Armida S. Alisjahbana di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/4).
Penyumbang terbesar defisit transaksi perdagangan adalah tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, ke depannya subsidi energi harus tepat sasaran atau paling tidak ada solusi untuk menekan konsumsi BBM.
"Artinya, tidak tepat sasaran terutama kendaraan pribadi itu disubsidi dalam jumlah besar, harusnya penggunaan BBM untuk transportasi massal," jelasnya.
Untuk itu, presiden mendatang harus memiliki solusi untuk konsumsi dan produksi BBM. Dalam produksi, diharapkan pembuatan kilang minyak dapat direalisasikan lebih banyak lagi.
"Enggak bisa subsidi BBM tanpa investasi kilang dan kebijakan diversifikasi harus juga berjalan," ungkapnya. (merdeka)
0 komentar:
Post a Comment