KPU heran Komisi II ogah syarat eks napi koruptor dilarang pencalonan DPR dan DPRD

AGRESIFnews,  Jakarta - Setelah merampungkan pencalonan DPD yang salah satu syaratnya untuk dicalonkan anggota DPD bukan eks narapidana korupsi,  kali ini KPU akan membuat peraturan yang sama untuk DPR dan DPRD,  herannya syarat pencalonan tersebut dipermasalahkan oleh Komisi II DPR

"Pemilu kali ini kan pemilu serentak pertama 2019 itu kan memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Uniknya adalah kita sudah merampungkan pencalonan anggota DPD. Dalam rumusan itu yang sudah diundangkan itu salah satu syarat untuk dicalonkan anggota DPD adalah bukan eks narapidana koruptor," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2018).

BACA JUGA : Aturan KPU Melarang Eks Koruptor menyaleq terobosan bagus

Sebelumnya, KPU berencana mengatur pelarangan tersebut dalam Peraturan KPU atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg. KPU mengusulkan larangan ini masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun usulan ini tak disetujui Komisi II DPR, yang tetap ingin eks napi kasus korupsi tak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Hal itu disampaikan Wahyu dalam diskusi bertajuk 'Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator'. Ia mempertanyakan sikap DPR atas rencana larangan eks napi korupsi dilarang nyaleg itu.

"Uniknya adalah kenapa Komisi II meloloskan untuk DPD. Kita sudah konsultasikan, tapi kalau pencalonan DPRD dan DPR itu kok lebih bersikap (mempersoalkan). Ini publik harus tahu ada apa," kata Wahyu.

"Peraturan KPU untuk DPD itu syaratnya sama sudah diloloskan dan tidak ada di persoalan," sambungnya.

"Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017," bunyi kesimpulan rapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/5) kemarin. 

Namun, KPU mengaku bakal tetap membuat aturan larangan eks napi korupsi sebagai caleg. KPU pun siap menghadapi pihak yang nantinya menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung (ad/nk)